PMII Tuban Demo Pemkab Tuban Soroti Buruknya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. (Foto: PMII Tuban).

PC PMII TUBAN - Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bersama kader-kader PMII se-kabupaten Tuban menggelar aksi di depan kantor Pemkab Tuban soroti kasus warga miskin yang tidak mendapat jaminan kesehatan. Selasa (23/7/2024).

Dengan membawa megaphone, para aktivis PMII tersebut bergantian menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka. selain itu, mereka juga melakukan beberapa aksi simbolis yaitu membawa kain kafan dan menabur bunga serta menggantung boneka bayi di gerbang kantor Bupati Tuban yang menggambarkan protes dan kekecewaannya terhadap kinerja pejabat Pemkab Tuban.

Ketua PMII Tuban Ahmad Wafa Amrillah mengatakan, aksi ini didasari kasus warga miskin di Tuban yang kesulitan mendapat jaminan kesehatan hanya karena dalih regulasi.

Dimulai dari kasus seorang pasien dari keluarga tidak mampu yang kesulitan mendapat jaminan kesehatan di RSUD Koesma Tuban hingga akhirnya meninggal dunia. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) pasien dianggap tidak berlaku oleh dinas terkait karena alasan regulasi.

‘’Hanya karena alasan regulasi, warga miskin menjadi korban. Ini menunjukkan bahwa pejabat yang menangani tidak peka dengan kesusahan rakyat. Juga tidak mampu mencari solusi secara cepat dan tepat untuk problem masyarakat,’’ tegas Wafa.

Setelah kasus tersebut, beberapa minggu terakhir kembali muncul kasus yang tidak jauh beda. Kali ini, seorang ibu miskin yang tidak bisa membayar biaya persalinan di RSUD, yang lagi-lagi hanya karena dalih regulasi. Alasannya, nama pasien tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), sehingga dinas terkait tidak bisa memberikan jaminan sosial kepada pasien.

‘’Lagi-lagi karena alasan regulasi. Padahal, tugas pejabat yang digaji dari uang rakyat adalah mencari solusi untuk rakyatnya. Regulasi itu dibuat untuk mencari solusi, bukan malah sebaliknya, gara-gara alasan regulasi malah tidak ada solusi. Pejabat seperti ini harus dievaluasi oleh bupati,’’ tegasnya.

Lebih lanjut Wafa menegaskan, alasan regulasi yang menyebabkan warga miskin kesulitan mendapat jaminan kesehatan ini menunjukkan bahwa pejabat yang bertanggung jawab atas masalah tersebut tidak memiliki rasa kemanusiaan dan nirinovasi dalam menjalankan regulasi. 

‘’Mereka tidak mampu mencarikan solusi atas kesusahan yang dihadapi oleh rakyat. Sekali lagi, pejabat seperti ini harus dievaluasi,’’ tandasnya.

PMII Tuban Demo Pemkab Tuban Soroti Buruknya Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin. (Foto: PMII Tuban).

Selain itu, PC PMII Tuban juga membawa beberapa tuntutan menyikapi kasus tersebut, yaitu:

1. Mendesak Bupati Tuban untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas pejabat yang nirinovasi dan nirempati kepada masyarakat miskin, serta tidak mampu memberikan jaminan sosial kepada masyarakat miskin. Di antaranya,dinas sosial, dinas kesehatan, dan RSUD Tuban.

2. Mendesak kepada Pemkab Tuban untuk melakukan pendataan ulang terkait penerima manfaat bantuan sosial agar tepat sasaran, dan tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan mendapat jaminan sosial.

3. Mengecam pejabat/kepala dinas yang tidak mampu merealisasikan tugas dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat.

4. Kebijakan yang menyangkut kemanusiaan harus menjadi prioritas.

5. Memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan mendapat jaminan sosial dan kesehatan.